Pejabat KPK Diduga Langgar Kode Etik soal PT Geo Dipa



JAKARTA-Indonesian Corruption Watch (ICW) melaporkan Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan kepada Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK terkait dugaan pelanggaran kode etik. 

Dalam laporan itu, ICW menduga Pahala ikut membantu PT Geo Dipa Energi dalam pemberian informasi rekening sebuah korporasi pada salah satu bank swasta. Padahal menurut Peniliti ICW Lalola Easter KPK tidak boleh memberikan data penting kepada pihak yang tidak berkepentingan karena sifatnya adalah internal. 

Lewat surat yang diteken Pahala, KPK membalas surat PT Geo Dipa dengan menyertakan informasi rekening sebuah korporasi. Padahal, korporasi yang diungkap rekening bank-nya itu tengah berpekara dengan PT Geo Dipa di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). 

"Beberapa bukti sudah kami sampaikan. Ada surat yang kami terima kami lampirkan sebagai bukti soal turunnya PN (Pahala Nainggolan) kepada Geo Dipa," kata Peniliti ICW Lalola Easter kepada wartawan, Jumat, (23/11).

Lalola menjelaskan, pahala tak memiliki kewenangan untuk meminta sebuah bank membuka rekening sebuah korporasi. Menurutnya, pihak yang punya kewenangan meminta informasi rekening perusahaan ataupun pribadi adalah Bidang Penindakan KPK. Selain itu kata Lalola, penyampaian informasi terkait data penting juga seharusnya menjadi kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). 

"Di sisi lain pada intinya (PN) diduga melakukan sebuah perbuatan di luar kapasitas pokok dan tugasnya sebagai deputi pencegahan KPK," ujarnya. 
Lalola menyebut perbuatan Pahala telah melanggar Kode Etik Kepegawaian KPK. Tercantum dalan huruf B poin 11, yakni 'setiap pegawai KPK dilarang menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangan yang dimilikinya termasuk menyalahgunakan pengaruhnya sebagai insan KPK baik dalam pelaksanaan tugas maupun untuk kepentingan pribadi. 

Selain itu, perbuatan yang dilakukan Pahala itu bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Tipikor dan Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang KPK. 

Saat ini, ICW masih menunggu analisa dari penyidik KPK terkait dugaan pelanggaran kode etik tersebut. 

"Katanya sedang diperiksa tapi ya itu proses sudah sampai mana dan hasilnya kami belum dapat," ia menambahkan.(kuy) 
Share this post :

Post a Comment

Pengunjung

Popular Post

 
Copyright © 2015. Nasional News - All Rights Reserved
Proudly powered by Blogger