Tabrak PP, Revisi Perda KTR Bisa Rugikan Pedagang



BOGOR-Langkah Pemerintah Kota Bogor merevisi peraturan daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 12/2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) menuai polemik. Revisi perda tersebut dianggap bertentangan dengan aturan-aturan di atasnya.

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menyebut peraturan tentang pengendalian rokok sudah ada di PP No 109/2012. Yakni tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan, UU Perlindungan Konsumen, hingga UU Penyiaran.

“Perda tidak boleh bertentangan dengan aturan yang ada di atasnya,” kata Trubus kepada wartawan.

Pertentangan itu terdapat pada Perda KTR yang memuat larangan memperlihatkan bungkus rokok. Kemudian revisi Perda KTR yang akan memperluas aturan seperti larangan rokok elektrik, serta melarang toko, pasar dan minimarket memajang rokok.

“Padahal dalam aturan besarnya (PP dan UU), tidak ada seperti itu. Ini kan sangat bertentangan dengan aturan yang ada,” cetusnya.

Trubus menilai, jika perda seperti ini tetap disahkan, makan akan menjadi contoh pembentukan kebijakan publik yang tidak baik kepada masyarakat dan pemerintah daerah lain.

Di sisi lain, Ketua Bidang Litbang Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (DPP-APPSI), Sjukrianto, mengatakan bahwa cakupan Perda KTR Bogor yang sekarang sudah baik. Namun, pihaknya keberatan jika wilayah KTR diperluas sampai ke pasar tradisional.

“Penerapan KTR di wilayah pasar tradisional tidak tepat, karena di sana banyak pedagang yang menjajakan rokok. Jika diterapkan di pasar tradisional tentu akan mengurangi omzet para pedagang tersebut,” katanya.

Sjukrianto menuturkan, seharusnya Pemkot Bogor memaksimalkan wilayah yang sudah ada pada Perda KTR saat ini seperti rumah sakit, tempat pendidikan, tempat-tempat ibadah, hingga lembaga pemerintahan. Sementara jika revisi perda itu juga berlaku pelarangan di tujuh pasar di Kota Bogor, maka dapat dibayangkan jumlah pedagang yang merugi atas aturan tersebut.

“Kalau saya lihat saat ini masih banyak pelanggarannya, lebih baik menertibkan di wilayah yang sudah ada terlebih dahulu daripada diperluas ke pasar tradisional,” tukasnya.(red)

Share this post :

Post a Comment

Pengunjung

Popular Post

 
Copyright © 2015. Nasional News - All Rights Reserved
Proudly powered by Blogger