Kemenag Minta Tempat Khusus Urus Paspor Haji



    BOGOR-Jelang pelaksanaan ibadah haji 2018, Kementerian Agama (Kemenag) Kota Bogor terus mengevaluasi segala sesuatunya. Terbaru, Kemang Kota Bogor mewacanakan untuk pengurusan paspor haji secara satu pintu, yakni dilakukan di Kemenag. Sehingga, lebih mempermudah para calon haji (calhaj).

    Gagasan tersebut dibahas dalam Forum Group Discussion (FGD) dalam rangka menganalisa daftar isian masalah penanganan haji di Kantor Kemenag Kota Bogor, Jumat (23/2). Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag Kota Bogor, Ade Sarmili menganggap, wacana pelayanan paspor satu pintu ini demi mengefisienkan pelaksanaan ibadah haji.

    “Daripada di imigrasi itu padat tempat dengan pembuat paspor reguler. Jadi untuk memberikan pelayanan kepada jamaah haji, kita berwacana. Untuk memberikan kemudahan sebenarnya,” jelasnya Ade usai FGD.

    Jika pemberlakuan teresbut tidak memungkinkan, opsi lainnya yaitu pengurusan paspor tetap di Kantor Imigrasi, namun perlakuan khusus untuk jamaah hajinya ditngkatkan. Sekarang, perlakuan khusus menurutnya memang sudah berlaku di Kantor Imigrasi, tapi masih terbatas oleh kouta pengunjung per harinya.

“Contohnya jamaah haji tidak perlu daftar via WhatsApp, jadi diantar oleh petugas. Tapi itu kan terbatas, sarena butuh untuk pembuat paspor lainnya,” sebutnya.

   Di luar itu, menurutnya ada juga peraturan dari Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) yang tidak boleh ditabrak. Untuk itu perlu ada kajian terlebih dahulu untuk memberlakukan hal teresbut.

    Ade mengatakan, FGD yang juga dihadiri oleh Kemenag Pusat itu merupakan upaya Kemenag untuk mengupas segala persoalan yang terjadi di masyarakat terkait dengan pelayanan dan penyelenggaraan ibadah haji.

    Di tempat yang sama, Kepala Seksi Identifikasi dan Pemetaan Masalah Haji Subdirektorat Advokasi Haji Direktorat Bina Haji Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Affan Rangkuti mengatakan bahwa melalui FGD ini dilakukan untuk memastikan sinerginya dengan Kemenag di daerah.

    “Agar tidak terjadi sebuah arus informasi yang tersumbat. Ibarat kata ketika ada distorsi informasi yang tersembat, maka itu akan berpotensi besar untuk terjadinya kristalisasi sebuah kesalahan, yang akhirnya menyalahkan,” tuturnya.(fik)

Share this post :

Post a Comment

Pengunjung

Popular Post

 
Copyright © 2015. Nasional News - All Rights Reserved
Proudly powered by Blogger