PPP Kubu Djan Fariz Gugat Menkumham ke MK



JAKARTA-Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Fariz menggugat Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yesona H. Laoly ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan itu didasari penolakan atas SK Menkumham yang mengesahkan kepengurusan PPP kubu Muhammad Romahurmuziy.

Untuk itu MK menggelar sidang uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 mengenai Partai Politik (Parpol) di ruang sidang Utama Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, kemarin (14/6/16).

Uji materi ini diajukan oleh Humphrey R. Djemat kuasa hukum PPP kubu Djan Fariz. Meski sebelumnya telah menang di persidangan Mahkamah Agung (MA), namun kubu Djan harus kembali menggugat pasca dikeluarkannya SK Menkumham. Ia menyesalkan sikap Menkumham yang tak menaati putusan MA dengan mengesahkan kepengurusan Romahmurmuziy.



Dalam sidang perdana Kamis 14 April 2016, pemohon mendalilkan pasal 33 Ayat (2) UU Partai Politik menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak memberikan kejelasan tindak lanjut pelaksanaan putusan kasasi melalui pengesahan susunan kepengurusan yang dinyatakan sah oleh putusan kasasi.

Sedangkan dalam sidang lanjutan pada 18 Mei 2016, pemerintah yang diwakili Staf Ahli Menteri Dalam Negeri bidang Pemerintahan Suhajar Diantoro menilai, permohonan yang diajukan lebih mengarah kepada penuntutan hak individu dan golongan, bukan kepada makna pengujian.

Di sidang kelima ini, Ibnu Utomo, Yuli Zulkarnain, dan R. Hoesnan sebagai pemohon dalam sidang menghadirkan dua pakar hukum Tata Negara yaitu Profesor Yusril Izha Mahendra dan Profesor Ahmad Syarifuddin Natabaya.

“Apapun keputusannya Menkumham harus mengesahkan. Menkumham tidak punya pilihan lain. Tidak bisa dia mengatakan tidak ada perintah pada saya, agar tidak mengesahkan” ujar Prof. Yusril Izha Mahendra yang dihadirkan sebagai saksi ahli.

Sependapat dengan Yusril, Profesor Ahmad Syarifuddin Natabaya mengatakan jika MA sudah mengeluarkan putusan yang bersifat inkracht, maka putusan itu tidak bisa di ganggu gugat. “Konsep Negara hukum, tidak ada orang yang berdiri diatas hukum. Tidak ada kekuatan lain, kita harus tunduk. Apapun putusan di pengadilan yang bersifat inkracht, semua harus tunduk,” kata Natabaya.

Selain Yusril dan Natabaya, sidang ini juga menghadirkan saksi fakta yakni mantan Ketua Panitia Kerja (Panja) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Rancangan Undang – Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2011, Chairuman Harahap.


Hal senada pun disampaikan oleh Chairuman Harahap “Kasus ini tak perlu lagi karena ada putusan MA. Apa yang MA keluarkan, itu harus ditaati,” ungkapnya.(reynaldi)
Share this post :

Post a Comment

Pengunjung

Popular Post

 
Copyright © 2015. Nasional News - All Rights Reserved
Proudly powered by Blogger